Editorial:
NU adalah Ormas namun pernah jadi partai politik di tahun 1955,pada pemilu tahun 1955 partai NU hanya berada di posisi ketiga dibawah Partai Masyumi dan PNI,
Jumlah Kursi di Parlemen tahun 1955:
Partai PNI: 57 Kursi
Partai Masyumi: 57 Kursi
Partai NU: 45 Kursi
Partai PKI : 39 Kursi
Dalam setiap diskursus keislaman di Indonesia, hampir mustahil untuk melewatkan klaim tentang kebesaran Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi yang didirikan pada 1926 ini secara rutin diberitakan sebagai organisasi massa Islam (ormas) terbesar di Indonesia, bahkan dunia, dengan konstituen yang diklaim mencapai 90 hingga 120 juta jiwa. Angka ini begitu dahsyat, seolah menjadi kekuatan magnetis yang tak terbantahkan di panggung nasional. Namun, ketika kita menyelami realitas politik praktis, khususnya di bilik suara, muncul anomali yang menggelitik sekaligus memalukan: mengapa kekuatan demografis yang sebesar itu tak mampu menerjemahkan dirinya menjadi kekuatan politik yang dominan?
Fakta Pemilu Legislatif 2024 menjadi cermin paling gamblang. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang secara historis dan ideologis lahir dari rahim NU dan mengklaim sebagai representasi politik warga nahdliyin, hanya meraih sekitar 16 juta suara atau hanya sekitar 10,6 persen suara nasional. Angka ini bahkan masih terpaut jauh dari partai-partai yang basisnya bukan dari NU, seperti PDI Perjuangan atau Partai Golkar. Jika benar 90 juta warga NU adalah pemilih potensial, mengapa PKB hanya sanggup menggaet seperenam dari angka tersebut? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab dengan jujur: apakah klaim 90 juta itu sekadar konstruksi birokrasi administrasi yang longgar, ataukah ada kesenjangan struktural antara identitas kultural dan perilaku politik?
Jika kita membuka lembaran sejarah politik pasca-Reformasi 1998, jawabannya menjadi semakin runyam. Sejak pemilihan presiden langsung digelar, poros kekuasaan nyaris tak pernah berpihak pada representasi eksklusif NU. Pada 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) menang. SBY adalah figur nasionalis-militer dengan latar belakang yang jauh dari kultur pesantren, sementara JK adalah tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Pada 2014 dan 2019, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang. Jokowi adalah representasi nasionalis murni dari jalur birokrasi dan pengusaha, sementara JK lagi-lagi dari kampus HMI. Di putaran terakhir, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka justru menunjukkan dominasi figur nasionalis dan militer. Di mana posisi tokoh NU dalam panggung kekuasaan tertinggi ini?
Pada Pemilu presiden Tahun 2024 cak Imin yg berasal dari basis NU kalah,cak Imin tak mampu mengangkat suaranya bersama Anies yg berasal dari HMI,Anies mungkin salah berpasangan???. Cak Imin kemudian jadi menteri,Anies tertinggal dijalanan jadi pengangguran?.
NU saat ini memang bukan Partai Politik,Namun Nuansa Politik sepertinya terlihat kental di NU ?.
Walahualam bishawab.
About the Author
