Editorial:
Gorontalo – Dari warung kopi sederhana di kaki bukit hingga ruang diskusi di media sosial, satu topik tengah mulai memanas di kalangan penambang rakyat yang tersebar dari Kabupaten Pohuwato hingga Kabupaten Bone Bolango,Iuran Pertambangan Rakyat atau IPERA.
Bukan sekadar istilah teknis, IPERA kini menjadi perbincangan sehari-hari warga yang menggantungkan hidup dari hasil menggali tanah. Pasalnya, hingga saat ini para penambang ya g jumlahnya sudah diatas 50 ribuan jiwa ini masih bertanya-tanya tentang satu hal krusial, berapa persen iuran yang akan dibebankan kepada mereka?
Di Warung-warung Kopi, Angka Masih Menjadi Tanda Tanya
Sejumlah penambang yang ditemui di mengaku belum mendapatkan kepastian. “Kami dengar-dengar kabar, tapi belum tahu jelas berapa persen. Yang jelas, jangan sampai memberatkan,”
Di tengah ketidakpastian itu, muncul dua kubu dalam diskusi publik. Sebagian penambang menginginkan agar IPERA tidak memberatkan dan besarnya proporsional. Namun tidak sedikit pula yang bersuara lebih lantang ingin iuran di nol kan alias gratis. Mereka berargumen bahwa selama ini penambang rakyat sudah berjuang sendiri tanpa bantuan modal dari pemerintah daerah sehingga iuran justru akan terasa sebagai beban tambahan,hal ini senada dengan pendapat anggota DPRD Gorontalo,Umar Karim.
“Biar Sedikit Tapi Ada”: Jalan Tengah dari Wakil Bupati
Di tengah riuh polemik ini, Wakil Bupati Pohuwato, Iwan Adam, angkat bicara. Dengan nada diplomatis, ia mengusulkan sebuah formula yang ia sebut sebagai solusi jalan tengah.
“Bagusnya IPERA ini angkanya tidak terlalu besar. “Biar sedikit tapi ada,” ujar Wabup Iwan Adam saat dihubungi Jurnalis Himpunan via Telp/WA.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan memang,karna besaran iuran yang kecil tetap akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, namun di sisi lain tidak akan membebani warga penambang yang sehari-harinya bergelut dengan ketidakpastian hasil tambang,Hasil tambang dipengaruhi oleh biaya ongkos produksi untuk mencari Rep,jika Rep jauh kedalam bumi,banyak penambang Rugi di ongkos Penggalian yang hari ini makin mahal dan beresiko tinggi,banyak penambang cedera dan meninggal akibat kecelakaan kerja.
Menanti Raperda yang Masih dalam Proses
Saat ini, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang IPERA sedang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo bersama DPRD Provinsi Gorontalo. Proses ini pun turut diamati dengan cermat oleh komunitas penambang.
Sejumlah kalangan berharap agar dalam penyusunan raperda ini, aspirasi warga penambang bisa didengar secara langsung. Bukan hanya soal angka, tetapi juga soal mekanisme
Di balik perdebatan angka dan persentase, sebenarnya ada pesan sosial yang lebih dalam dari polemik IPERA ini. Bagi para penambang rakyat, iuran sekecil apa pun tidak akan pernah terasa “ringan” jika mereka merasa tidak pernah mendapat apa pun dari negara.
jika IPERA dirancang dengan mekanisme yang adil, transparan, dan disertai dengan program pembinaan serta perlindungan bagi penambang, maka lambat laun “biar sedikit tapi ada” bisa berubah menjadi “sedikit itu berarti banyak”.
Karena pada akhirnya, polemik di warung kopi bukan sekadar soal matematika iuran. Tapi tentang kepercayaan,apakah negara hadir untuk mensejahterakan, atau justru hadir untuk mengambil?
Gorontalo menunggu jawaban dari raperda yang sedang disusun. Jangan sampai warung kopi yang hangat karena diskusi, berubah dingin karena kekecewaan.
About the Author
