Oleh: Dulwahab Mumu N. (Aktivis HMI Sulawesi,Orang Minahasa).
Jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia bukan sekadar portofolio teknis. Ia adalah amanah yang sarat dengan muatan politik dan keadilan historis. Di pundak Menteri Keuangan Purbaya terbaring tidak hanya angka-angka APBN, tetapi juga ingatan kolektif bangsa tentang luka dan harapan. Dalam konteks inilah, seorang Purbaya Yudi Sadewa, yang menduduki kursi menteri keuangan, harus menjadikan ruang kerjanya juga sebagai ruang belajar. Dan pelajaran terpenting yang harus ia dalami adalah pelajaran dari sejarah kelam Permesta dan PRRI bahwa ketertindasan daerah adalah bara yang suatu saat bisa membakar habis persatuan bangsa.
Akar dari gejolak Permesta dan PRRI di akhir 1950-an bukanlah semangat separatisme murni, melainkan akumulasi kekecewaan struktural. Elite dan masyarakat di Sulawesi dan Sumatra memandang Jakarta sebagai pusat yang rakus dan Menyiksa ,Mereka menyaksikan kekayaan alam daerah mereka—kopra, rempah-rempah, karet—mengalir deras ke pusat, sementara pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah justru berjalan tertatih. Dalam narasi mereka, Jawa adalah “anak emas” yang diberi makan oleh jerih payah “anak tiri” dari luar Jawa. Sentimen ini diperparah oleh kebijakan rasionalisasi militer yang meminggirkan banyak bekas pejuang dari daerah, serta dominasi perwira Jawa dalam struktur TNI. Ketimpangan ekonomi dan marginalisasi politik ini adalah dua sisi mata uang yang sama,ketiadaan keadilan.
Mendiang Prof Sumitro Joyohadikusumo Merupakan Tokoh Elit PRRI dan PERMESTA,beliau Berjuang Habis habisan Untuk Kesejahteraan dan Kemakmurann Daerah.
Pada titik ini, sejarah bukanlah cerita usang. Ia adalah cermin. Kebijakan fiskal dan anggaran hari ini adalah pengulangan—atau koreksi—dari pola masa lalu. Seorang Menteri Keuangan harus memiliki kesadaran sejarah yang tajam untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kebijakan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah instrumen untuk menjawab langsung jeritan Permesta di masa lalu. Namun, pertanyaannya adalah: apakah alokasinya sudah cukup adil? Apakah mekanismenya sudah memastikan bahwa setiap rupiah dari sumber daya alam daerah kembali kepada masyarakatnya dalam bentuk kesejahteraan yang nyata?
Belajar dari sejarah berarti memahami bahwa stabilitas makroekonomi yang hanya bertumpu pada angka pertumbuhan nasional adalah ilusi. Sebuah pertumbuhan ekonomi 5% yang hanya terkonsentrasi di Jawa dan beberapa pusat ekonomi lain, sementara daerah-daerah penghasil migas, tambang, dan komoditas lainnya stagnan, adalah resep untuk menciptakan “Permesta-Permesta” baru dalam bentuk lain. Gejolaknya mungkin bukan lagi senjata api, melainkan unjuk rasa petani, aksi nelayan, atau tuntutan otonomi yang lebih luas yang dapat memperlemah kohesi nasional.
Oleh karena itu, visi seorang Menteri Keuangan haruslah visi yang memandang Indonesia sebagai sebuah mozaik, bukan monolit. Setiap daerah adalah kepingan penting dengan kekhasan dan potensinya masing-masing. Tugas menteri adalah memastikan tidak ada satu pun kepingan yang tertinggal atau terinjak-injak. Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa harus dilihat bukan sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi untuk menjaga integrasi bangsa.
Sebagai penutup, pesan sejarah bagi siapapun yang duduk di kursi Kementerian Keuangan adalah jelas: Anggaran adalah alat politik paling ampuh untuk mewujudkan keadilan. Mengabaikan ketimpangan antardaerah sama halnya dengan menabur bara di atas tumpukan jerami. Permesta dan PRRI mengajarkan kepada kita bahwa ketika rasa keadilan hilang, ketika daerah merasa tertindas dan suaranya tak didengar, maka gejolak politik adalah konsekuensi yang hampir tak terelakkan.
Maka, kepada calon-calon pemegang amanah keuangan negeri, nasihatnya hanya satu: Bacalah APBN bukan hanya dengan kalkulator, tetapi juga dengan kaca mata sejarah. Karena hanya dengan memahami luka masa lalu, kita dapat membangun kebijakan yang membawa keadilan untuk masa depan. Jangan biarkan gema jeritan “ketertindasan daerah” dari era Permesta dan PRRI kembali bergema di generasi sekarang.
About the Author
