KENDARI – Di tengah gejolak ekonomi nasional yang masih dihantapi ketidakpastian global, Pemerintah Provinsi Gorontalo justru mencatatkan kinerja moneter yang patut diapresiasi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail, daerah berjuluk “Bumi Serambi Madinah” ini dinobatkan sebagai daerah dengan Pengendalian Inflasi Terbaik 1 tingkat Regional Sulawesi tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara Pemberian Apresiasi kepada Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kendari, Jumat (29/5/2026). Tak hanya membawa pulang piagam, Gusnar Ismail juga menerima insentif anggaran sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri—sebuah suntikan fiskal yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan daya beli masyarakat lokal.
Keberhasilan ini tidak terjadi secara instan. Data dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Gorontalo menunjukkan bahwa stabilitas harga di wilayah tersebut relatif terjaga, terutama untuk komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, dan minyak goreng. Faktor kunci yang diapresiasi oleh tim penilai adalah konsistensi koordinasi lintas sektor, pemantauan rantai pasok secara berkala, serta langkah antisipatif melalui operasi pasar murah dan subsidi ongkos angkut daerah terpencil.
“Ini bukan sekadar piala. Ini sinyal bahwa kebijakan sosial ekonomi di Gorontalo berpihak pada stabilitas harga yang dirasakan langsung oleh ibu-ibu di pasar,” ujar salah satu ekonom di Sulawesi yang memantau kinerja daerah.
Dari sisi sosial, keberhasilan ini juga menjadi katalis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah. Masyarakat kelas menengah ke bawah, yang paling rentan terhadap tekanan inflasi, menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan intervensi harga yang responsif.
Penghargaan itu digelar dengan dihadiri sederet pejabat pusat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus. Kehadiran mereka menegaskan bahwa pengendalian inflasi kini menjadi salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah berbasis kesejahteraan.
About the Author
