Di bulan penuh berkah, justru persoalan pangan bermunculan. Bukan karena kelangkaan, melainkan karena kelayakan. Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menerima audiensi mahasiswa Forum Pemuda Gorontalo (FPG) di kediamannya, Sabtu (28/2/2026). Pertemuan yang berlangsung di tengah suasana Ramadan itu menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan generasi muda yang mengawasi jalannya program strategis nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesbangpol, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), staf khusus, hingga unsur kepolisian, Idah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo itu menyimak dengan saksama. Mahasiswa tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa bukti, juga keresahan.
Sejumlah temuan lapangan diungkap. Salah satunya adalah distribusi makanan kering kepada siswa yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi. Roti dengan masa kedaluwarsa yang hanya tersisa satu hari saat dibagikan menjadi contoh nyata. Kekhawatiran pun merebak: bagaimana jika roti itu baru dikonsumsi keesokan harinya oleh anak-anak?
Menghadapi persoalan ini, Idah tidak bersikap defensif. Ia justru membuka pintu selebar-lebarnya untuk pelaporan yang lebih akurat. Kepada mahasiswa, ia meminta agar temuan tidak hanya berhenti pada dokumentasi foto, tetapi dilengkapi lokasi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), waktu kejadian, dan bukti pendukung lainnya. Data itu, kata dia, akan menjadi dasar tindak lanjut.
“Ini merupakan keluhan masyarakat dan harus ditindaklanjuti. Apabila terbukti ada SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, saya mendukung untuk dilakukan penutupan sementara,” tegasnya.
Pernyataan itu bukan sekadar retorika. Idah juga mengingatkan seluruh SPPG agar tidak bermain-main dengan anggaran. Manipulasi harga atau pelanggaran lainnya, menurutnya, akan berhadapan dengan dua lembaga pengawas: pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mark-up harga, jika terbukti, bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan potensi temuan audit yang bisa berbuntut panjang.
Di balik sorotan tajam itu, Wakil Gubernur juga menjelaskan mekanisme teknis yang mungkin belum dipahami publik. Ia memaparkan sistem subsidi silang dalam pengelolaan menu MBG. Untuk siswa sekolah dasar dengan pagu Rp8.000 per anak, fluktuasi nilai menu adalah hal wajar. Pada hari tertentu, menu bisa sederhana seperti roti dan telur. Namun di hari lain, menu dapat ditingkatkan dengan susu atau bahan pangan bernilai gizi lebih tinggi.
“Penentuan menu telah diarahkan oleh pemerintah pusat melalui BGN dan disesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan bahan pangan lokal di daerah. Kebijakan ini sekaligus membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pedagang lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program,” jelasnya.
Dari paparan itu, tergambar bahwa program MBG tidak semata-mata soal gizi anak, tetapi juga dirancang sebagai instrumen penggerak ekonomi kerakyatan. Namun, Idah mengakui bahwa tujuan mulia itu hanya bisa tercapai jika pengelolaannya bersih dan transparan.
Di penghujung pertemuan, ia mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam narasi saling menyalahkan. Program sebesar MBG, menurutnya, membutuhkan pengawalan kolektif. Mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah harus bergandeng tangan.
“Program ini harus kita jaga bersama. Jika ada kekurangan, mari kita perbaiki dengan solusi. Manfaatkan peluang ini agar ekonomi daerah ikut bergerak dan anak-anak kita tetap mendapatkan asupan gizi yang layak,” pungkasnya.
Di ruang tamu kediaman resmi itu, ada kelegaan, tapi juga pekerjaan rumah yang belum usai. Mahasiswa pulang dengan janji tindak lanjut, sementara Wakil Gubernur mencatat satu per satu titik rawan yang harus dibenahi. Ramadan baru berjalan beberapa hari, tetapi ujian terhadap program unggulan nasional di Gorontalo baru saja dimulai.
About the Author
