Editorial:
Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Gorontalo beberapa bulan lalu memang telah usai dengan Sukses, Namun sayangnya hal ini di cedrai dengan polemik tunggakan sewa puluhan unit kendaraan mobil operasional yang sempat menjadi santapan hangat opini publik,Gosip Politik.
setelah penelusuran mendalam di lapangan, kabut polemik itu perlahan sirna. Akar masalahnya ternyata bukan terletak pada kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo atau Panitia Daerah, melainkan pada hubungan bisnis yang kandas di tingkat vendor,(Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi)—pihak ketiga yang justru menjadi persoalan.
Poitisasi Isu yang Mencederai Kinerja Pemprov Gorontalo.
Di tengah upaya penyelesaian yang berliku, yang paling menyita perhatian adalah beredarnya opini dan gosip di media sosial yg terlihat yang dengan sengaja mempoitisasi dengan mengaitkan polemik ini dengan Pemprov Gorontalo. Pihak Pemprov Gorontalo bersikukuh menyatakan bahwa seluruh kewajiban Panitia Daerah telah dituntaskan seratus persen. Tuduhan dan isu yang menyudutkan pemerintah daerah Gorntalo , menurut penelusuran kami, tak lebih dari isu yang bermotif politik semata. Narasi ini sengaja dihembuskan untuk mencederai kepercayaan publik menjelang dinamika politik daerah dan Nasional, seolah-olah pemerintah Daerah Gorontalo lalai, padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembayaran macet terjadi di level hubungan bisnis vertikal antara vendor (Perusahaan Penyedia Transportasi ) dan sopir,pemilik mobil.
Dari Penelusuran ke beberapa Narsum menyebutkan,Fakta di lapangan menunjukkan bahwa panitia PENAS telah menjalankan kewajibannya dengan baik—seluruh pembayaran sewa kendaraan telah dilunasi kepada vendor Perusahaan penyedia jasa transportasi, hal ini bisa dilihat dari semua Sopir mobil di Gorontalo dan Manado yang terbayarkan lunas tanpa masaalah, Lantas, di mana letak persoalannya?,Persoalannya terdapat dari Mobi mobil yang berasal dari Palu,Sulawesi tengah
Persoalan muncul justru di jenjang di bawahnya. Panitia pusat sudah membayar, namun sang vendor—yang bertindak sebagai perantara.belum menyalurkan,membayarkan hak para pemilik armada mobil dan sopir yang berasal dari Palu,Sulteng.
Dari Hasil penelusuran Tim Redaksi yang dihimpun menyebutkan bahwa jumlah tunggakan yang dikeluhkan bukanlah nominal kecil. PT QSM dilaporkan menahan pembayaran hampir Rp400 juta. Bahkan, salah satu penyedia jasa asal Palu masih menagih sisa pembayaran sebesar Rp325 juta dari total invoice yang mencapai Rp500 juta. Ironisnya, total kendaraan yang dikerahkan selama gelaran PENAS XVII mencapai 174 unit, dan 56 di antaranya didatangkan khusus dari Palu—terbagi menjadi 34 unit untuk gelombang pertama dan 22 unit untuk gelombang kedua. Di antara armada yang disewa itu, terselip kendaraan berkelas premium seperti Alphard Generasi 4 untuk pejabat tinggi,menandakan besarnya skala operasional yang seharusnya terbayar lunas.
Para Sopir Mobil menyarankan agar Pemerintah daerah Gorontalo Menyampaikan ini ke Pihak Polda Gorontalo agar ditindak lanjuti
About the Author
