GORONTALO – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka,Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail,Anggota DPR RI,Rachmat Gobel dan Menteri Pertanian Amran Suleman secara resmi membuka Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Sport Centre Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada Sabtu (20/6/2026). Acara yang digelar lima tahun sekali ini dihadiri ribuan petani, nelayan, penyuluh pertanian, pelaku usaha, dan organisasi tani dari seluruh penjuru Tanah Air.
Dalam sambutan perdananya di ajang nasional tersebut, Wapres Gibran dengan tegas mengukuhkan kemandirian pangan sebagai salah satu program prioritas utama pemerintahan saat ini. Menurutnya, ketahanan pangan bukan sekadar urusan produksi komoditas pertanian, melainkan fondasi fundamental yang menentukan masa depan bangsa.
“Kemandirian pangan adalah salah satu prioritas utama pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Ketahanan pangan bukan hanya urusan pertanian, tetapi menyangkut masa depan bangsa, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Gibran di hadapan peserta.
Penegasan ini sekaligus menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan sektor pangan sebagai agenda strategis nasional. Di tengah dinamika global, perubahan iklim yang ekstrem, serta ancaman krisis pangan dunia yang masih membayangi, Indonesia dinilai wajib berdiri di atas kekuatan produksi dalam negeri.
Wapres menilai sektor pertanian dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menyebut para petani dan nelayan sebagai garda terdepan yang memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat, baik dari sisi karbohidrat maupun protein hewani.
“Petani dan nelayan adalah pilar utama bangsa. Mereka menjaga pasokan pangan, menjaga ekonomi daerah, dan menjaga stabilitas nasional. Karena itu negara harus hadir memberikan dukungan nyata,” tegasnya.
Meski demikian, Gibran mengingatkan bahwa kedua sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan besar. Mulai dari dampak perubahan iklim yang mengganggu siklus tanam dan tangkap, fluktuasi harga komoditas yang merugikan petani, keterbatasan infrastruktur logistik, distribusi pupuk yang belum merata hingga ke pelosok, minimnya regenerasi petani dan nelayan muda, serta akses pasar hasil pertanian dan perikanan yang belum optimal.
“Tantangan sektor pertanian dan perikanan saat ini tidak ringan. Perubahan iklim, biaya produksi, distribusi hasil, hingga kepastian harga harus kita hadapi bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi seluruh pihak,” kata Wapres.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem pertanian dan perikanan nasional melalui sejumlah kebijakan strategis. Gibran memaparkan beberapa langkah konkret yang telah dan sedang dijalankan, antara lain memperkuat keberadaan off-taker atau pembeli hasil produksi agar petani dan nelayan memperoleh kepastian pasar, menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani, memperbaiki sistem pergudangan dan rantai distribusi untuk menekan angka susut pangan, serta memastikan pupuk bersubsidi dapat diterima petani secara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah terus memperkuat off-taker, menjaga stabilitas harga, memperbaiki sistem pergudangan dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi lebih efisien serta tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian atas berbagai reformasi kebijakan yang dinilai berhasil mendukung sektor pertanian nasional. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Menteri Pertanian atas terobosan penyederhanaan regulasi distribusi pupuk.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang telah memangkas 145 regulasi dan persyaratan distribusi pupuk. Kebijakan ini sekarang sudah dirasakan manfaatnya oleh para petani,” ujar Gibran yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan peserta.
Langkah deregulasi ini dinilai monumental karena selama bertahun-tahun kompleksitas aturan kerap menjadi kendala utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah. Dengan pemangkasan birokrasi ini, akses petani terhadap pupuk kini menjadi lebih cepat, murah, dan tepat guna.
Selain kebijakan jangka pendek, pemerintah juga sedang menjalankan program revitalisasi industri pupuk nasional untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dalam jangka panjang. Program mencakup pembaruan pabrik pupuk yang telah berusia tua dan mengalami penurunan efisiensi, sekaligus pembangunan fasilitas baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Beberapa lokasi strategis yang menjadi fokus revitalisasi antara lain pabrik pupuk di Palembang, Gresik, Bontang, Lhokseumawe, serta sejumlah kawasan industri lainnya.
“Kita ingin memastikan kebutuhan pupuk nasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Revitalisasi industri pupuk menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Wapres.
Pembukaan PENAS XVII berlangsung meriah dengan nuansa budaya yang kental. Kehadiran alat musik tradisional Polopalo turut memeriahkan acara; Wapres Gibran bersama para tamu undangan dan peserta membunyikannya secara bersama sebagai simbol dimulainya agenda nasional ini.
Tak kalah menarik, busana khas Karawo atau Krawang asal Gorontalo yang dikenakan Gibran dan sejumlah kepala daerah menjadi pusat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian dan perikanan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan identitas, kearifan lokal, dan kebanggaan daerah.
Melalui penyelenggaraan PENAS XVII di Gorontalo, pemerintah pusat dan daerah mengirimkan pesan kuat bahwa kedaulatan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta pelestarian budaya lokal adalah pilar-pilar utama yang harus berjalan beriringan menuju Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
Editor: dulwahab
About the Author
