Editorial:
Akhir-akhir ini, aksi demonstrasi dengan isu tentang tambang di Provinsi Gorontalo kembali menyedot perhatian. Spanduk dibentangkan, orasi bergema, dan tuntutan mengudara di ruang digital,Media sosial. Namun, jika diamati lebih saksama, ada sebuah keanehan yang sulit disembunyikan,para pendemo yang hadir orangnya selalu “itu-itu saja”. Wajah-wajah yang sama, gerakan yang sama, dan energi serta pola yang sama,seolah-olah aksi ini semacam sebuah drama musiman dengan para pemain yang tak pernah berganti.
Di sinilah letak kelucuan sekaligus ironi yang menggelitik. Demonstrasi yang mengatasnamakan nasib para penambang justru terasa janggal karena suara para penambang asli nyaris tidak terdengar. Mereka yang sehari-hari berkutat dengan debu, tanah, dan bebatuan di lubang-lubang tambang rakyat yang tersebar di Gorontalo nyaris tidak pernah terlihat dalam barisan massa aksi.
Mengapa demikian? Jawabannya sederhana dan bersifat naluriah,ekonomi.
Para penambang rakyat di Gorontalo adalah pekerja keras yang setiap pagi sudah turun ke lubang dengan membawa linggis, ember, dan harapan. Bagi mereka, waktu adalah emas. Jika sehari tidak bekerja, maka sehari itu pula rezeki untuk istri dan anak melayang. Tidak ada jaminan sosial yang akan mengganti pendapatan mereka jika mereka memilih duduk manis di pinggir jalan berorasi ria.
Mereka sadar betul bahwa demo yang bernuansa politik tinggi itu tidak akan secara instan mengisi piring makan malam nanti. Demonstrasi hanya akan menguras tenaga, waktu, dan bahkan biaya transportasi. Sementara di kedalaman tanah, emas atau bahan galian lainnya menunggu untuk digali dan ditukar menjadi uang tunai yang langsung bisa dipakai membeli beras dan susu.
Karena itu, pemandangan lucu pun terjadi. Sering Ada sekelompok orang yang seringkali bukan penambang aktif berteriak lantang mewakili “nasib penambang”, sementara para penambang asli memilih turun ke lubang tambangnya. Kelompok pendemo ini boleh saja menggunakan atribut kaus, helm, atau memakai jargon-jargon pembelaan kepada penambang. Namun, tanpa disertai oleh mayoritas penambang, aksi itu kehilangan legitimasi moral. Mereka hanya “bicara tentang tambang” tanpa pernah benar-benar merasakan dinginnya air sumpitan atau pahitnya gagal menemukan butiran emas setelah seharian menggali.
Kritik ini bukan berarti menolak hak protes. Setiap warga negara bebas menyuarakan pendapat. Namun, jika tuntutan itu mengaku membela kaum penambang, tapi kaum penambang sendiri tidak pernah hadir dan justru sibuk bekerja, maka seharusnya ada introspeksi. Jangan-jangan aksi itu hanyalah “proyek politik musiman” yang menggunakan isu tambang sebagai kendaraan?, bukan sebagai tujuan akhir.
Untuk itu, alih-alih terus memaksakan aksi dengan wajah-wajah yang sama, alangkah bijaknya jika energi demo dialihkan ke dialog produktif yang melibatkan langsung para penambang di tempat kerja mereka,bukan di atas aspal yang panas. Karena pada akhirnya, suara paling otentik tentang tambang bukanlah dari pengeras suara, melainkan dari dentingan linggis,betel di lubang-lubang tambang rakyat Gorontalo dan sebuah Surat administrasi dan legalisasi.
Isu Tambang, Kuda Tunggangan Politik di Gorontalo?
Jika kita tarik lebih jauh fenomena demo tambang yang orangnya “itu-itu saja” dan ketidakhadiran para penambang rakyat, maka akan sampai pada sebuah kesimpulan yang lebih mendasar, isu tambang di Gorontalo telah lama menjadi komoditas politik. Bukan lagi soal ekologi atau keadilan sosial-ekonomi, melainkan panggung untuk meraih simpati, menjatuhkan lawan, atau sekadar menjaga nama,elektoral,popularitas baik di mata publik.
Di tengah euforia perlindungan lingkungan dan kekhawatiran warga akan dampak banjir, longsor, atau kerusakan lahan, narasi ini bisa menjadi senjata ampuh untuk merebut hati rakyat dan menjatuhkan lawan politik. Padahal, di balik layar, banyak dari mereka yang mungkin justru memiliki koneksi atau bahkan kepentingan terhadap konsesi tambang?.
Kelompok politik dan Pebisnis,Pemodal tertentu juga bisa saja dan kerap? menjadi aktor di balik layar menggunakan Mahasiswa, LSM, atau organisasi massa yang dibiayai oleh “donatur anonim” dengan agenda politik terselubung?, dengan rajin mengerahkan massa yang sama setiap musim politik tiba. Pola operasinya sederhana, ketika ada isu sensitif misalnya perpanjangan kontrak tambang besar atau rencana eksplorasi baru,mereka segera bergerak. Spanduk dijahit, mobilisasi diatur, orasi dikemas dengan kata-kata membara. Tapi pertanyaan besarnya,setelah demo usai, apa yang berubah?, Jawabannya hampir selalu sama,tidak banyak. Para penambang tetap bekerja, tambang tetap berjalan, dan elit politik kembali ke meja masing-masing. Massa demo bubar dan akan muncul kembali di isu berikutnya. Itulah siklus yang tidak pernah putus di Gorontalo.
Yang paling tragis, para penambang rakyat yang menjadi “obyek” pembelaan dalam setiap orasi justru tidak merasakan manfaat dari demo tersebut. Mereka tidak pernah dilibatkan dalam perumusan tuntutan, tidak pernah diajak berdialog, dan tidak pernah diberikan solusi alternatif mata pencaharian. Mereka hanya dijadikan properti panggung,difoto, disebut-sebut, lalu ditinggalkan.
Seharusnya, jika para politisi dan pebisnis lokal benar-benar peduli pada nasib penambang rakyat Gorontalo, mereka tidak perlu demo gaduh setiap musim. Cukup duduk bersama, menyusun regulasi tambang rakyat yang adil, menyediakan akses permodalan, pelatihan keselamatan kerja, dan kawasan tambang legal yang jelas. Itu jauh lebih berarti dibandingkan seribu orasi yang hanya berakhir sebagai konsumsi media.
Tapi itu mungkin terlalu berharap. Karena tanpa isu tambang, tanpa narasi perlawanan yang dramatis, apa lagi yang akan mereka jual di panggung politik Gorontalo?
About the Author
