Editorial:
Wacana penambahan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo dari 3 menjadi 4 kursi membuka peta politik baru yang menarik. Dalam skenario ini, dua partai yang pada Pemilu 2024 hanya menduduki peringkat ke-4 dan ke-5—Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)—berpeluang besar untuk berebut satu kursi tambahan. Meskipun secara hitung-hitungan kasar suara mereka masih di bawah tiga partai papan atas, berbagai faktor elektoral menunjukkan bahwa kursi ke-4 bukanlah mimpi belaka.
Pemilu 2024 di Gorontalo menunjukkan pola fragmentasi suara yang signifikan. Tiga partai teratas (misalnya Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai NasDem) memang unggul, tetapi suara partai di peringkat 4 dan 5 tidaklah terlalu jauh tertinggal. Penambahan satu kursi berarti metode konversi suara (Sainte-Laguë) akan menghitung ulang pembagi kursi. Dalam sistem ini, partai dengan akumulasi suara moderat memiliki “peluang sisa” yang besar jika terjadi lonjakan kecil.
PPP dan PDIP memiliki basis massa tradisional yang loyal. Meskipun pada 2024 mereka berada di posisi ke-4 dan ke-5, jarak suara dengan peringkat ke-3 (yang mungkin hanya selisih beberapa ribu) membuat mereka sangat kompetitif untuk mengisi kursi baru.
Faktor paling krusial bukan hanya tren nasional, tetapi juga kualitas calon legislatif (caleg). Di Gorontalo yang kental dengan nuansa kekeluargaan dan agama, PPP memiliki keunggulan simbolik sebagai partai berbasis Islam tradisional. Jika PPP menurunkan tokoh kharismatik atau mantan birokrat yang diterima masyarakat, potensi kenaikan suara sangat realistis.
Sementara itu, PDIP memiliki basis di kantong-kantong tertentu, seperti kawasan pesisir,Petani dan keluarga abdi negara. Dengan penambahan kursi, PDIP bisa mengoptimalkan strategi “mencuri suara” dari pemilih yang kecewa dengan kinerja partai pemenang sebelumnya. Selain itu, PDIP adalah partai dengan struktur kaderisasi terkuat. Jika mereka memfokuskan mesin partai pada satu caleg tertentu (bukan tersebar), maka suara dapat terkumpul secara efisien.
Pemilu 2024 di Gorontalo mencatat tingkat partisipasi yang tinggi, namun selalu ada pemilih mengambang (swing voter) yang loyalitasnya rendah. Jika terjadi penambahan kursi, partai-partai yang kalah tipis seperti PPP dan PDIP akan gencar melakukan mobilisasi. Mereka bisa menarik pemilih yang sebelumnya memilih partai kecil (non-parlemen) yang suaranya terbuang percuma.
Dengan asumsi suara partai non-parlemen tersebut (bisa mencapai 8-10% total suara) berpindah ke PPP dan PDIP, maka lonjakan tersebut otomatis melemparkan kedua partai ini ke posisi aman untuk kursi ke-4.
Tidak boleh dilupakan aspek politis pasca pemungutan suara. Jika penambahan kursi bersifat permanen untuk Pemilu 2029, maka PPP dan PDIP akan mati-matian membangun basis sejak dini. Namun jika penambahan kursi terjadi melalui kebijakan pemerintah di tengah periode (misalnya karena pemekaran daerah atau koreksi Dapil), maka peta kekuatan bisa berubah. Dalam skenario seperti itu, seringkali partai yang memiliki menteri atau kepala daerah di Gorontalo yang akan memanfaatkan program pro-rakyat untuk pemanasan elektoral.
Tahun 2026 ini sedang berlangsung proses amendemen RUU Pemilu,Peluang beberapa provinsi ditambah kursinya,tergantung apakah provinsi itu mengajukan diri atau tidak.
Penambahan kursi Dapil Gorontalo dari 3 menjadi 4 adalah anugerah elektoral bagi PPP dan PDIP. Meskipun pada Pemilu 2024 mereka berada di urutan ke-4 dan ke-5, jarak suara yang tipis, keunggulan calon perseorangan, potensi perpindahan suara dari partai gagal parlemen, serta mesin partai yang terstruktur menjadikan mereka kandidat terkuat perebut kursi tambahan.
Pada akhirnya, kursi ke-4 akan dimenangkan oleh partai yang paling cerdas membaca dinamika lokal: apakah PPP dengan simbol keislamannya, atau PDIP dengan jaringan kader dan nostalgia kepemimpinan nasional. Satu hal yang pasti: pertarungan antara peringkat ke-4 dan ke-5 akan lebih sengit daripada perebutan tiga kursi utama. Gorontalo akan menjadi laboratorium menarik bagi politik elektoral Indonesia di masa transisi.
Tidak menutup kemungkinan juga muncul kuda hitam seperti Partai PKS,Partai Demokrat dan PAN,bisa dibilang partai papan tengah juga berpeluang
About the Author
