Editorial:
Gorontalo, – Maraknya permasalahan dan Polemik kontraktor dan sub-kontraktor serta Balai dan Satker dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dari Pusat di wilayah Provinsi Gorontalo menjadi sorotan tajam dalam Rapat Gabungan yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada 23/2/2026. Rapat yang berlangsung alot dan Panas tersebut dihadiri oleh Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Sungai, serta jajaran Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo serta Unsur Terkait.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, dalam rapat tersebut menyoroti secara khusus pola hubungan kerja antara kontraktor utama dengan subkontraktor yang kerap menimbulkan persoalan di lapangan.
kerumitan hubungan kerja antara kontraktor dan subkontraktor dan Pelaksana Proyek ini kerap menjadi celah Masalah , sehingga kualitas hasil Proyek pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan,Terlambat dan Kadang Terbengkalai. Syarifudin Bano mendesak agar ada pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang terbukti lalai.
Saat ini banyak persoalan yang terjadi dengan Proyek infrastruktur Pusat di Gorontalo seperti masalah Lahan,Pekerjaan yang belum selesai,Keterlambatan Pembayaran dan Laporan Fiktif ?.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam rapat gabungan ini tidak akan berhenti di tingkat provinsi.
dengan akan dilaporkannya persoalan ini ke tingkat kementerian, maka penyelesaian masalah yang terjadi antara kontraktor dan subkontraktor serta Satker,Balai di Gorontalo dapat segera diatasi. Hal ini dinilai krusial mengingat banyaknya proyek infrastruktur, terutama yang terkait dengan sumber daya air dan perumahan, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.
Menurut Espin,Jangan sampai persoalan internal antar-rekanan ini justru membuat masyarakat Gorontalo dan Uang Negara yang menjadi korban. DPRD Gorontalo akan terus mengawal agar proyek-proyek pemerintah pusat dapat berjalan lancar dan berkualitas,” pungkasnya.
Kepala Balai Sungai tidak Hadir dalam Rapat ini.
About the Author
