Editorial:
GORONTALO – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Femy Kristina Udoki, menegaskan bahwa media yang menjalin kontrak kerja dengan pemerintah tidak diwajibkan memiliki sertifikasi verifikasi dari Dewan Pers. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Komisi I DPRD bersama sejumlah perusahaan pers di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo Minggu lalu.
Femy Udoki menyampaikan bahwa pandangannya tersebut berdasarkan penjelasan langsung dari Ketua Dewan Pers dalam suatu pertemuan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia menyatakan telah menanyakan secara khusus mengenai kewajiban verifikasi bagi media mitra pemerintah.
“Saya telah bertemu dengan Ketua Dewan Pers di Jakarta dan menanyakan tentang hal kewajiban verifikasi ini. Menurut beliau, tidak ada kewajiban atau syarat verifikasi untuk media yang melakukan kontrak dengan pemerintah,” ujar Femy Udoki, mengutapi hasil pertemuan tersebut.
Dengan adanya penegasan dari otoritas pers nasional itu, Femy menilai polemik penafsiran terhadap kewajiban verifikasi bagi media mitra pemerintah telah menemui kejelasan.
Jadi, polemik tafsir tentang verifikasi ini sudah tuntas. Tidak ada lagi kewajiban atau syarat verifikasi Dewan Pers untuk perusahaan pers yang mengikuti kontrak dengan pemerintah daerah,Cukup berbadan hukum.
Pernyataan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan perusahaan pers lokal dalam menjalin kemitraan. Femy menekankan bahwa aspek legalitas berupa badan hukum dan kepatuhan terhadap UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan utama, di samping tentunya prinsip-prinsip profesionalitas dan etika jurnalistik.
Rapat yang digelar Komisi I yang membidangi pemerintahan dan komunikasi ini bertujuan untuk menyinergikan hubungan antara pemerintah dengan insan pers, serta menjawab berbagai isu administratif yang kerap menjadi kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalamnya kerja sama dengan media.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan atau hambatan administratif yang tidak perlu bagi media lokal yang berminat menjadi mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi publik dan program-program pemerintah daerah.
About the Author
