Keterbukaan akses jalan ke Pinogu memiliki peran krusial dalam mengatasi isolasi wilayah terpencil ini. Femy M Udoki, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menegaskan bahwa pembangunan jalur ke Pinogu bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Hal ini merupakan upaya serius untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Femy Udoki menegaskan kesungguhan dan keseriusannya dalam mendukung upaya bersama pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan jalur ke Kecamatan Pinogu. Wilayah terpencil ini terletak di sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Menurut Femy , pembangunan infrastruktur menuju Pinogu membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh, terutama dalam hal pendanaan, yang harus diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Femy menekankan bahwa walaupun Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengalokasikan sebagian dari pemikirannya untuk proyek pembangunan jalan ke Pinogu, namun proyek ini tidak bisa hanya bergantung pada dana dari pemerintah daerah. “Kami telah membuat komitmen, telah dilakukan FGD, dan semua pihak bersedia mendukung, terutama dalam hal anggaran. Karena memang Pinogu memerlukan dana yang signifikan,” ujar Femy
Ia juga menjelaskan bahwa peran pemerintah pusat sangat diperlukan untuk merealisasikan proyek pembangunan jalan ini. Gubernur Gorontalo telah mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan untuk memfasilitasi kebutuhan ini. “Gubernur telah menyampaikan bahwa kami akan mendiskusikan persoalan ini dengan pemerintah pusat. Beliau bahkan telah mengirim surat ke Kementerian Kehutanan, dengan harapan agar dapat diterima langsung oleh Menteri,” tambahnya.
Femy juga mengkonfirmasi bahwa perencanaan Detail Engineering Design (DED) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, yang harus melibatkan tenaga ahli yang mengerti betul kondisi geografis dan teknis jalur ke Pinogu. “Anggaran telah dialokasikan beberapa kali, namun selalu membutuhkan perbaikan karena kerusakan. Oleh karena itu, dibutuhkan ahli yang dapat mengevaluasi apakah jalur yang digunakan saat ini masih layak, atau ada alternatif lain,” jelasnya.
Tentang koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena jalur jalan menuju Pinogu berada di dalam kawasan taman nasional, Kristina menegaskan pentingnya keselarasan dalam hal ini. Izin pengerjaan jalan telah diberikan dengan batasan lebar maksimal dua meter.
Femy berharap agar proyek pembangunan jalan ini dapat dimasukkan dalam APBN 2026 dengan dukungan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kami, anggota DPRD Dapil Bone Bolango, bersama Gubernur, akan berupaya langsung ke kementerian terkait agar pembangunan jalan ini benar-benar terwujud,” ucapnya.
Dia juga memberi sambutan positif terhadap pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pinogu oleh Aliansi Pinogu Merdeka. Tim ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan langkah-langkah strategis guna mengatasi isolasi wilayah tersebut. “Dengan kehadiran tim percepatan, kami berharap upaya pembangunan Pinogu akan menjadi lebih terfokus dan terstruktur,” tandasnya.
About the Author
