GORONTALO – Polemik Gorontalo Half Marathon (GHM) tak kunjung mereda. Gelaran lari yang seharusnya menjadi pemersatu justru berbalut menjadi krisis politik lokal yang memicu kegaduhan di ruang publik. Suasana semakin runyam setelah Wali Kota Gorontalo secara tegas menutup pintu, menyatakan tidak akan mengeluarkan izin pelaksanaan GHM di wilayah kota. Keputusan ini bagai memutus salah satu urat nadi event yang telah menarik minat ribuan pelari itu.
Di tengah situasi yang memanas, muncul respons dari lembaga legislatif. Mohammad Iqbal Alaydrus, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, mengumumkan bahwa dewan akan turun tangan. “Insyaallah hari Senin kami akan memanggil Kadispora Provinsi Gorontalo dalam RDP untuk dimintai penjelasan terkait persoalan GHM ini,” ujar Iqbal kepada awak media, Senin (24 November 2025).
Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya teknis penyelenggaraan, melainkan gelombang dampak politik yang ditimbulkannya. Iqbal, yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra, melihat persoalan ini telah melampaui batas event olahraga biasa. Ia menilai polemik ini telah memicu kegaduhan luas dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
“Polemik ini sudah bergeser ke arah konflik politik antarpartai koalisi pendukung pemerintah. Hal itu tentu tidak sehat bagi iklim pemerintahan,” tegasnya, menyiratkan bahwa retakan di tubuh koalisi pemerintah mulai terbuka lebar.
Iqbal menekankan bahwa pihaknya tidak ingin konflik ini berkepanjangan hanya karena satu agenda olahraga. Konsekuensi nyata sudah di depan mata: ribuan peserta telah mendaftar dan membayar kontribusi. Harapan dan investasi mereka tergantung pada penyelesaian konflik yang elegan ini.
Rencananya, pasca RDP dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Danial Ibrahim, beserta jajarannya, Komisi IV akan merumuskan rekomendasi resmi kepada Gubernur. Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi peta jalan keluar dari kebuntuan.
Ketika ditanya apakah skenario terberat, seperti pencopotan jabatan Kadispora, akan menjadi bagian dari rekomendasi, Iqbal memilih bersikap hati-hati. “Kita akan lihat hasil keterangan mereka serta pertimbangan para anggota komisi,” pungkasnya diplomatis.
Saat ini, bola panas ada di tangan DPRD. Mampukah mereka meredakan ketegangan dan menyelamatkan GHM, atau justru event ini akan menjadi korban pertama dari perang politik yang tak sehat? Jawabannya akan ditentukan di meja rapat, jauh sebelum peluit start lomba dibunyikan.
About the Author
