Dalam kegiatan Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2025–2026 di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Thomas Mopili, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, secara aktif menyerap aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat setempat.
Dialog yang berlangsung antara Thomas Mopili, masyarakat, dan pemerintah kecamatan mengungkapkan sejumlah isu yang mendesak, khususnya terkait dengan ancaman banjir dan abrasi pantai di daerah tersebut.
Dalam dialog tersebut, pihak kecamatan melaporkan kondisi kritis dari tanggul di beberapa titik strategis, seperti Sungai Tolinggula dan Sungai Bogo-bogo, yang menyisakan jarak yang sangat tipis dari permukaan air, menimbulkan potensi bahaya banjir dan longsor saat curah hujan meningkat.
Masyarakat, seperti Harun dari Tolinggula Pantai, juga turut menyampaikan dampak gelombang tinggi yang rutin melanda pemukiman setiap bulan Desember. Harun berharap agar pemerintah segera bertindak dengan membangun tanggul penahan ombak untuk melindungi warga dari ancaman abrasi pantai.
Selain itu, tokoh masyarakat seperti Rivan Kawente juga mengungkapkan keprihatinan terhadap banjir kiriman dari wilayah hulu akibat aktivitas penebangan pohon yang terus berlanjut. Rivan mempertanyakan legalitas aktivitas tersebut dan menyoroti kebutuhan bantuan bagi kelompok tani serta perlunya pengawasan terhadap peredaran narkoba dan pupuk bersubsidi.
Menanggapi aspirasi dan masalah yang disampaikan, Thomas Mopili telah mengambil langkah konkret dengan menghubungi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo untuk menindaklanjuti aktivitas penebangan hutan yang diduga menjadi pemicu banjir di wilayah Tolinggula.
Selain itu, isu-isu terkait infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi fokus perhatian. Perwakilan masyarakat telah mengusulkan penambahan ruang kelas baru untuk SMP di Tolinggula Pantai serta penataan objek wisata lokal guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dengan sikap komitmen yang kuat, Thomas Mopili menegaskan keinginan DPRD Provinsi Gorontalo untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Tolinggula dalam pembahasan program pembangunan bersama pemerintah provinsi. Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi terkait untuk menyelesaikan secara menyeluruh masalah-masalah seperti tanggul, banjir, abrasi, pendidikan, dan kesehatan.
Thomas Mopili juga menyoroti perlunya penguatan pos pengawasan di wilayah perbatasan untuk menekan peredaran narkoba dan pengawasan pupuk bersubsidi, sambil mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat nelayan dan kelompok tani.
Dengan komitmen yang tegas, Thomas Mopili memastikan bahwa aspirasi dan masalah yang disampaikan oleh masyarakat Tolinggula akan dijadikan prioritas dalam agenda pembangunan, sambil menegaskan perlunya perhatian yang sama dari segi pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan layanan publik.
About the Author
