Dunia tambang di Gorontalo mulai menunjukkan taringnya. Bukan hanya soal lubang dan alat berat, tapi nyata-nyata mulai mengisi kas daerah. Kabar terbaru, Pani Gold dikabarkan mengirim 234 kilogram dore emas (emas belum murni) ke Antam. Ini adalah bagian dari produksi yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir.
Kabar gembira itu langsung dibeberkan oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, saat bertemu dengan pejabat dan pegawai unit teknis Kementerian Keuangan RI di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Gorontalo, Kamis (30/4/2026).
Dengan semangat, Gusnar mulai menghitung-hitung di depan umum.
“Saya terima informasi, hari ini ada pemuatan 234 kg dore emas. Masih kotor, belum dimurnikan. Nanti jatuhnya 60-70 persen jadi emas murni. Coba bayangkan, kalau 70 persen dari 234 kg itu berarti 150-160 kg. Dikali Rp3 juta, berapa pendapatan yang bisa diperoleh?” bebernya.
Dari pendapatan itu, lanjut Gusnar, ada royalti 16 persen untuk pemerintah provinsi. Kemudian 23 persen untuk enam kabupaten/kota, dan 23 persen lagi khusus untuk kabupaten penghasil, yakni Kabupaten Pohuwato.
Sejauh ini, Pani Gold sudah memberikan kontribusi ke Pemprov Gorontalo sekitar Rp12 hingga Rp15 miliar. Angka itu dipastikan bakal terus membesar seiring dengan peningkatan produksi emas di Pohuwato.
Yang menarik, Gusnar juga sedang berupaya agar perusahaan-perusahaan besar di Gorontalo bersedia membuka cabang dan memiliki NPWP daerah. Tujuannya sederhana: pajak bisa dibayarkan di Gorontalo, bukan di tempat lain. Dan pendapatan daerah pun ikut naik.
Sejauh ini, baru Pani Gold yang pajaknya sudah dibayarkan di Kantor Pajak Gorontalo. Sementara perusahaan sawit dan wood pellet yang juga besar, masih diharapkan segera menyusul.
“Semua perusahaan besar di sini, kantor pajaknya harus pindah ke Gorontalo. Tapi kami lakukan ini dengan cara persuasif, tidak gontok-gontokan. Karena ini perusahaan swasta dan menyangkut investasi,” tegas Gusnar dengan gaya khasnya.
Tak hanya soal pajak, Gusnar juga menyoroti lelang barang milik daerah yang tidak terpakai. Menurutnya, proses lelang sejauh ini masih belum maksimal. Banyak aset pemda yang dibiarkan rusak lebih dulu sebelum sempat dilelang. Ia pun meminta agar koordinasi antara pemda dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo ke depan lebih ditingkatkan.
Pesan Gubernur satu ini jelas: jangan sampai potensi daerah hilang begitu saja, apalagi karena hal-hal teknis yang sebenarnya bisa diatur.