GORONTALO—Di tengah hiruk-pikuk ekonomi nasional yang kerap diwarnai gejolak harga, Provinsi Gorontalo tampil sebagai salah satu benteng stabilitas. Pada penutupan tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year) Gorontalo berada di angka 2,52 persen. Sebuah prestasi yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga strategis: capaian ini menempatkan Gorontalo dalam jajaran 10 provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia.
Angka tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri secara daring, Selasa (27/1/2026). Dalam forum nasional itu, Gorontalo menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil menjaga daya beli masyarakatnya di tengah tekanan harga komoditas global dan nasional.
Namun, seperti kata pepatah, di balik kain yang indah pasti ada benang yang perlu dirapikan. Secara bulanan (month to month), inflasi Gorontalo tercatat sebesar 0,88 persen pada Desember 2025. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di 0,64 persen. Artinya, meskipun secara akumulatif tahunan terkendali, ada sedikit “demam” harga di penghujung tahun yang perlu diwaspadai.
Secara kewilayahan, sumber demam itu berasal dari dua sentra ekonomi utama. Kota Gorontalo mencatat inflasi bulanan 0,73 persen dengan inflasi tahunan 2,50 persen. Sementara Kabupaten Gorontalo, yang menjadi lumbung pangan dan penyangga ibu kota provinsi, justru mencatat inflasi bulanan lebih tinggi yakni 0,99 persen (2,54% yoy). Kenaikan harga di kabupaten ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memastikan distribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen berjalan mulus.
Memasuki pekan keempat Januari 2026, angin segar mulai berembus. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan harga yang signifikan, yakni minus 2,66. Ini merupakan sinyal bahwa tekanan harga pasca-libur Natal dan Tahun Baru mulai mereda, dan rantai pasok kembali normal.
Secara nasional, inflasi tahunan tercatat 2,92 persen, dengan komoditas penyumbang utama masih didominasi oleh emas perhiasan, ikan segar, dan beras. Di Gorontalo, tantangan serupa juga dihadapi. Fluktuasi harga ikan segar sebagai komoditas unggulan daerah serta ketergantungan pada pasokan beras antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan.
Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, angka 2,52 persen bukan sekadar statistik. Ia adalah cerminan dari kerja-kerja kolaboratif: sinergi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dinas terkait, dan para pelaku usaha. Namun, inflasi yang rendah bukanlah tujuan akhir. Ia adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan harga yang stabil, petani bisa menikmati margin yang adil, dan nelayan bisa melaut dengan kepastian.
Gorontalo telah membuktikan bahwa di wilayah yang sarat tantangan geografis, stabilitas ekonomi bukanlah utopia.
About the Author
