Di tengah hiruk-pikuk transisi birokrasi pasca pelantikan pejabat eselon II, Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan hak finansial para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan terlantar. Meski harus dicairkan secara bertahap, gaji bulan Januari 2026 tetap menjadi prioritas utama yang harus sampai ke tangan para abdi negara.
Penegasan ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Pemprov Gorontalo, Zukri Surotinojo, Rabu (14/1/2026). Ia membuka tabir di balik kebijakan pencairan bertahap yang tengah berlangsung. Langkah ini, menurutnya, bukanlah penundaan, melainkan bentuk kehati-hatian fiskal di tengah dinamika reorganisasi pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.
“Pencairan tahap awal kami prioritaskan bagi seluruh ASN pada OPD yang tidak terdampak perubahan organisasi. Bagi OPD yang terdampak, khususnya pejabat yang telah dilantik, pejabat fungsional, dan seluruh pejabat pelaksana, juga segera kami proses,” ujar Zukri dengan nada meyakinkan.
Namun, di balik kemudahan bagi sebagian besar ASN tersebut, ada satu kelompok yang harus bersabar: para pejabat eselon III dan IV. Mereka disebut akan menyusul setelah proses pelantikan resmi digelar. Kebijakan ini, terang Zukri, diambil sebagai langkah proporsional agar hak mayoritas ASN tidak tertahan hanya karena menunggu segelintir pejabat yang masih berproses.
Pemprov Gorontalo memandang situasi ini sebagai fase alamiah dari sebuah dinamika organisasi. Penyesuaian administrasi pasca pelantikan dan pembentukan OPD baru dianggap sebagai proses yang wajar, selama roda pemerintahan tetap berputar dan pengelolaan keuangan daerah berjalan di jalur akuntabel.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan kesinambungan pemerintahan tetap terjaga. Tertib administrasi dan regulasi adalah fondasi, tapi hak ASN adalah harga mati yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Dengan komitmen untuk mempercepat proses pengisian jabatan yang tersisa, Pemprov Gorontalo berjanji tak akan ada ASN yang ditinggalkan. Di tengah masa transisi yang kerap diwarnai ketidakpastian, kepastian gaji menjadi napas yang menjaga birokrasi tetap hidup dan bekerja.
About the Author
