Ada kabar gembira mengawali tahun 2026 bagi birokrasi di Gorontalo. Setelah sekian lama terpuruk dalam kategori “kurang inovatif”, Provinsi Gorontalo akhirnya mencatatkan lompatan sejarah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6097 Tahun 2025, Indeks Inovasi Daerah (IID) Gorontalo resmi menyandang status daerah inovatif.
Perjalanan menuju status ini tak singkat. Pada 2024, Gorontalo masih bergulat dengan predikat memprihatinkan: kurang inovatif. Namun hanya dalam setahun, pemerintah daerah berhasil membalik keadaan. Kuncinya? Konsistensi membangun ekosistem inovasi yang tidak hanya seremonial, tapi juga berdampak.
Bukti nyata terlihat dari partisipasi Gorontalo dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025. Sebanyak 19 inovasi dikirimkan melalui laman https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/. Inovasi-inovasi ini lahir dari berbagai perangkat daerah, mencakup layanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga solusi atas persoalan kronis yang selama ini menghambat pembangunan.
Yang menarik, sebagian inovasi bahkan mencapai nilai kematangan di atas angka 100. Dinas Kesehatan, misalnya, menghadirkan sederet program brilian: “Cegah Stunting Bersama Besti (Bele Mo’osehati)”, “Sistem Penilaian Kelayakan Penerima Jamkesta Berbasis Data Regsosek (SPIKER UHC)”, “CERDAS Gizi”, dan “OPTALA (Optimalisasi Tata Kelola e-PPGBM)”. Program-program ini tidak hanya menjawab masalah gizi dan kesehatan, tetapi juga mengintegrasikan data secara cerdas untuk memastikan tepat sasaran.
Tak kalah inovatif, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan “BRIMOB SIMAKO” (Brigadir Mobile yang Sinergis, Mandiri, dan Kolaboratif). Sementara Dinas Perhubungan menghadirkan “SAHABAT ON-SIGHT”—layanan satu hari beres untuk urusan angkutan. Badan Kepegawaian Daerah pun tak mau ketinggalan dengan “Klinik Kepegawaian”, sebuah strategi meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut capaian ini dengan catatan penting. Menurutnya, masuknya Gorontalo dalam kategori daerah inovatif bukan sekadar pengakuan administratif.
“Ini bukan semata capaian angka, tetapi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Rabu (18/2/2025).
Gusnar menegaskan bahwa inovasi kini telah menjadi bagian dari DNA kerja pemerintah daerah. Bukan lagi proyek sampingan, melainkan cara baru dalam menjalankan roda birokrasi.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili menambahkan, capaian ini adalah buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Peningkatan status dalam IID 2025, kata dia, menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada aspek perencanaan, implementasi, dan keberlanjutan inovasi.
“Peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta replikasi inovasi yang telah terbukti efektif akan menjadi strategi ke depan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah inovasi daerah pada tahun-tahun mendatang,” ungkap Wahyudin.
Namun, yang paling menarik perhatian mungkin adalah langkah Gubernur Gusnar mengapresiasi para inovator. Dalam seremoni pemberian penghargaan, ia menyerahkan hadiah voucher umroh kepada Erni Nuraini Mansur dari Dinas Kesehatan sebagai inovator terbaik daerah. Sebuah gesture yang tak hanya simbolis, tapi juga diharapkan memantik semangat ASN lain untuk terus berinovasi.
Dari “kurang inovatif” menjadi “daerah inovatif”, Gorontalo membuktikan bahwa perubahan mungkin terjadi dalam waktu singkat jika ada komitmen dan kerja keras. Kini, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum, memastikan inovasi tak hanya lahir, tapi juga hidup dan berdampak bagi masyarakat luas.