GORONTALO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menemui Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di rumah jabatan gubernur, Rabu (28/1/2026), guna menyampaikan hasil kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya untuk mendukung kesiapan Gorontalo menghadapi Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, melaporkan bahwa sejumlah usulan pembangunan ruas jalan strategis telah diterima oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Freddy Siagian. Menurutnya, percepatan realisasi pembangunan ruas jalan tersebut sangat bergantung pada kelengkapan persyaratan teknis.
“Percepatan realisasi sangat ditentukan oleh kelengkapan persyaratan teknis, mulai dari desain, kesiapan lahan, survei teknis, hingga berita acara. Sehingga jika boleh, ini didorong oleh Bapak Gubernur melalui skema Inpres Jalan Desa,” urai Espin.
Sementara itu, terkait hasil pertemuan dengan BNPB, Anggota Komisi III Sun Biki mengungkapkan bahwa usulan enam paket pekerjaan senilai Rp47 miliar dari Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui BPBD masih terkendala kelengkapan administrasi. Pihak BNPB yang diwakili Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Andi Eviana, menekankan pentingnya koordinasi intensif antara BPBD, Dinas PUPR, dan BNPB guna memperlancar proses pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kementerian Keuangan.
BNPB juga memastikan bahwa pada tahun 2026, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi akan dialokasikan ke Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pencairan anggaran tersebut akan mempertimbangkan kesiapan daerah, termasuk penyediaan dana pendamping. Selain itu, bantuan kendaraan rescue dan pick-up juga akan diberikan kepada Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memberikan respons positif dan menegaskan pentingnya proaktif dalam menindaklanjuti setiap peluang yang ada.
“Nanti semua catatan ini kepada OPD terkait akan saya minta untuk ditata lagi. Sebab kita tidak boleh pasif. Harus proaktif, menjemput peluang, dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi,” tegas Gusnar.
Turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, antara lain Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPBD, serta perwakilan dari Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II.