Editorial:
Gorontalo, 19/01/2026. Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pohuwato Anti Oligarki mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo,Aksi unjuk rasa ini digelar untuk menyuarakan keresahan masyarakat pohuwato terkait polemik pertambangan yang masih berlarut-larut di Kabupaten Pohuwato dimana Pohuwato kini banyak terjadi Banjir.
Aliansi menuntut transparansi proses investigasi Pansus, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan perlindungan terhadap lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal yang terdampak aktivitas pertambangan.
Menyikapi tuntutan tersebut, sejumlah anggota Pansus Tambang yang hadir di gedung dewan seperti Umar Karim,Fikran Salilama,Hamzah Idrus,Ekhwan Ahmad kemudian menemui dan menerima kedatangan para pendemo. Kedua pihak pun terlibat dalam dialog terbuka di lokasi.
Dialog ditutup dengan kesepahaman bahwa komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat perlu terus dibangun. Aliansi Pohuwato Anti Oligarki menyatakan akan mengawasi langkah-langkah konkret yang akan diambil Pansus dan DPRD Provinsi berikutnya.
Polemik pertambangan di Pohuwato telah lama menjadi sorotan, menyangkut tumpang-tindih izin, dampak lingkungan, dan konflik sosial. Kehadiran Pansus diharapkan mampu menjadi solusi, namun tekanan dari masyarakat sipil seperti aksi kali ini menunjukkan bahwa publik terus mengawasi dengan kritis.
About the Author
