Editorial:
GORONTALO – Dalam narasi besar demokrasi lokal, Panitia Khusus (Pansus) seringkali hanya menjadi ritual prosedural yang berakhir dengan laporan tebal berdebu di rak arsip. Namun, Pansus Sawit DPRD Provinsi Gorontalo menampik narasi itu. Mereka membuktikan bahwa mekanisme pengawasan legislatif bisa menjadi jembatan nyata yang menghubungkan jeritan hati petani,Rakyat dengan tindakan nyata penegak hukum nasional.
Kesuksesan Pansus ini tidak diukur dari gemanya di media, tetapi dari sebuah pencapaian substantif yang langka, kemampuan mereka untuk menarik perhatian dan memicu aksi proaktif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam politik Indonesia yang sering kali sibuk dengan retorika, langkah KPK yang turun langsung mengawal rekomendasi sebuah Pansus daerah adalah sebuah fenomena yang patut dicermati.
Lebih dari Sekadar Rekomendasi: Lahirnya Dokumen Perubahan
Pansus Sawit Gorontalo bukan lahir dari ruang hampa. Ia bermula dari akumulasi keresahan puluhan tahun,kisah para petani yang terjerat dalam kemitraan tak setara, kaburnya alur perizinan, dan janji kesejahteraan yang menguap sebelum waktunya. Selama berbulan-bulan, Pansus ini tidak sekadar duduk dalam ruang ber-AC. Mereka turun, mendengar, dan mengumpulkan serpihan fakta yang menjadi dasar rekomendasi mereka.
Rekomendasi yang lahir bukanlah dokumen biasa. Ia adalah sebuah peta jalan reformasi. Ia mengurai dengan rinci titik-titik rawan korupsi, inefisiensi, dan ketidakadilan dalam tata kelola sawit. Dokumen itu berhasil menerjemahkan keluhan abstrak petani menjadi poin-poin kebijakan konkret yang dapat ditindaklanjuti. Inilah yang menjadi daya tarik utama bagi KPK. Bagi KPK, rekomendasi Pansus ini bukan sekadar “masukan”, melainkan sebuah “diagnosis” yang sudah separuh jalan, yang tinggal membutuhkan “obat” dan “terapi” tegas dari supervisi mereka.
KPK Masuk,Pengawalan yang Mengubah Paradigma
Kehadiran KPK, seperti diungkapkan Kepala Satgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, adalah bentuk komitmen nyata. Namun, di balik pernyataan resmi itu, terdapat pesan strategis yang lebih dalam. Dengan masuknya KPK, konteks masalah sawit di Gorontalo bergeser.
Masalah yang semula mungkin dipandang sebagai “persoalan teknis administratif” atau “konflik bisnis biasa”, kini dinaikkan levelnya menjadi persoalan hukum dan pemberantasan korupsi. Ancaman KPK untuk mengambil “langkah hukum lain” bukan gertakan semata. Ini adalah tekanan institusional yang memaksa seluruh instansi terkait untuk keluar dari zona nyaman dan menuntaskan persoalan yang selama ini mungkin ditunda-tunda.
Pansus Sawit DPRD Provinsi Gorontalo telah menuliskan babak baru dalam sejarah pengawasan legislatif di daerah. Mereka telah membuktikan bahwa ruang sidang DPRD bisa menjadi ruang akuntabilitas yang efektif. Kesuksesan mereka tidak berhenti pada ditulisnya rekomendasi, tetapi pada kemampuannya menghadirkan KPK sebagai mitra dan pengawal.
Kini, mata bukan hanya tertuju pada pemerintah daerah untuk eksekusi, tetapi juga pada KPK untuk konsistensi pengawasannya. Jika komitmen ini berjalan beriringan, maka narasi sawit Gorontalo yang semula tentang ketidakadilan, berpotensi besar berubah menjadi cerita sukses tentang tata kelola yang transparan dan kesejahteraan yang inklusif. Inilah esensi sebenarnya dari sebuah Pansus yang “bisa dibilang sukses”.
About the Author
