Oleh: Dulwahab (jurnalis Sulawesi).
Kalimantan Timur – Suasana Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hampir selesai tahap pembangunannya menjadi saksi sebuah pertemuan bersejarah. Rapat Koordinasi Regional Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) yang digelar pada 8-9 November 2025 di kawasan pemerintahan IKN bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan sebuah deklarasi dukungan terhadap masa depan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan serta Sejahtera.
Dalam pidatonya, Koordinator Presidium Nasional KAHMI, Dr. Muhammad Rifkynizami Karsayuda, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, mengajak penuh konstituen organisasinya terhadap keberlangsungan proyek strategis nasional IKN.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur seringkali hanya dilihat sebagai proyek fisik pemindahan pusat pemerintahan. Padahal, esensi sesungguhnya dari megaproyek ini justru terletak pada dampaknya bagi kemajuan rakyat di daerah-daerah seluruh Indonesia. IKN merupakan jawaban strategis atas kegagalan model pembangunan yang selama ini terpusat di Jakarta, pulau Jawa, yang mengakibatkan kesenjangan antarwilayah dan terbatasnya akses rakyat di daerah terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
IKN kini telah memiliki pondasi hukum yang kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum dan kebijakan politik yang menaunginya.
Kehadiran MN KAHMI di IKN Nusantara pada momen penting ini mengirimkan sinyal kuat bahwa pemindahan ibu kota mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Sebagai organisasi alumni HMI dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, KAHMI berkomitmen untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan IKN yang inklusif dan berpihak pada rakyat.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat seperti KAHMI, IKN Nusantara tidak hanya sekadar wacana, tetapi semakin nyata sebagai harapan baru untuk Indonesia yang lebih adil dan makmur.
Mengurai Masalah Sentralisme yang Menghambat Kemajuan Daerah
Selama beberapa dekade, Jakarta telah menjadi “pusat gravitasi” ekonomi Indonesia. Data menunjukkan bahwa kontribusi PDB di pulau Jawa mencapai sekitar 59% dari total nasional, sementara wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang kaya sumber daya alam justru tertinggal dalam hal infrastruktur dan kesejahteraan. Kesenjangan ini bukan hanya soal angka statistik, melainkan realita sehari-hari rakyat di daerah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pusat-pusat ekonomi, kesulitan distribusi hasil bumi, dan minimnya lapangan kerja berkualitas.
IKN sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi
Keberadaan IKN di Kalimantan Timur menciptakan poros pertumbuhan baru yang strategis. Pembangunan infrastruktur pendukung IKN seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan logistik tidak hanya melayani ibu kota baru, tetapi lebih penting lagi membuka akses bagi daerah-daerah sekitarnya. Hasil pertanian dari Sulawesi, produk kelautan dari Maluku, atau hasil hutan bukan kayu dari Kalimantan akan memiliki akses yang lebih mudah ke pusat ekonomi baru ini, mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi melalui Jawa yang selama ini lebih mahal dan memakan waktu.
Memberdayakan Potensi Lokal dan Mengurangi Urbanisasi
Salah satu dampak terpenting IKN adalah kemampuannya menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa. Daerah-daerah di sekitar IKN akan berkembang menjadi penyangga yang menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pangan hingga jasa. Ini membuka peluang usaha bagi UMKM lokal dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di daerah, sehingga mengurangi tekanan urbanisasi ke pulau Jawa yang semakin padat. Pemuda-pemudi di daerah tidak lagi harus merantau jauh-jauh ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang layak.
Mendekatkan Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan
Dengan letaknya yang lebih strategis di tengah-tengah indonesia (Nusantara), IKN akan mendekatkan pusat pemerintahan kepada rakyat di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah-daerah seperti Papua, Maluku, atau Nusa Tenggara,Sumatra akan memiliki akses yang lebih mudah ke pusat kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan aspirasi dan kebutuhan riil rakyat di daerah lebih cepat sampai dan direspons oleh pemerintah pusat.
Menciptakan Ekosistem Inovasi yang Inklusif
Sebagai kota pintar dan berkelanjutan, IKN dirancang menjadi laboratorium hidup bagi penerapan teknologi dan inovasi terbaru. Pengetahuan dan praktik terbaik yang dikembangkan di IKN mulai dari sistem transportasi cerdas, pengelolaan energi terbarukan, hingga tata kota berkelanjutan dapat diadopsi dan diadaptasi oleh daerah-daerah lain sesuai dengan kearifan dan potensi lokal masing-masing.
Tantangan dan Komitmen Ke Depan
Meski potensi manfaatnya besar, pelaksanaannya memerlukan komitmen dan strategi yang tepat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan IKN tidak menciptakan kesenjangan baru, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan dan memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh rakyat di daerah. Skema pengadaan barang dan jasa harus memprioritaskan produk lokal, dan program peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan secara masif.
Keberadaan IKN bukan sekadar wacana pemindahan ibu kota, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam paradigma pembangunan Indonesia. IKN merupakan representasi komitmen bangsa ini untuk membangun dari pinggiran, memajukan daerah-daerah, dan pada akhirnya mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru Indonesia,Nusantara. Keberhasilan IKN akan diukur bukan dari megahnya gedung-gedung pemerintahan, melainkan dari sejauh mana proyek ini mampu membawa kemajuan yang nyata dan merata bagi rakyat di daerah-daerah Indonesia.
About the Author
