Di sebuah penyerahan simbolis di Desa Tiohu dan Olimohulo, Kabupaten Gorontalo, Selasa (7/10/2025), selembar kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan Gubernur Gusnar Ismail kepada 321 warga bukanlah sekadar plastik biasa. Kartu itu adalah sebuah penanda pergeseran paradigma—sebuah pengakuan negara atas eksistensi dan kerentanan nearly 400 ribu pekerja non-formal di provinsi itu yang selama ini berjuang tanpa jaring pengaman.
Program perlindungan bagi 3.900 pekerja rentan dalam tahap awal ini, dengan premi Rp16.800 yang ditanggung pemprov, mungkin terlihat seperti setetes air di tengah lautan kebutuhan. Namun, bagi para penerimanya, ini adalah pengakuan pertama bahwa jerih payah mereka menjual di pasar, bertani, atau bekerja serabutan layak mendapatkan jaminan sosial. “Jika terjadi kecelakaan kerja, tunjukkan kartu itu,” pesan Gusnar dengan bahasa yang lugas, mengubah dokumen abstrak menjadi sebuah ‘senjata’ perlindungan yang sangat nyata.
Data yang disampaikan mencengangkan: baru 53% dari total pekerja rentan yang telah terlindungi. Angka itu dengan keras meneriakkan betapa luasnya darurat perlindungan sosial yang masih harus dijembatani. Namun, penjelasan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Sanco Simanullang, tentang manfaatnya justru menawarkan secercah harapan. Jaminannya tidak setengah-setengah: biaya perawatan medis tanpa batas, tunjangan hidup Rp1 juta per bulan selama masa penyembuhan, hingga santunan kematian Rp70 juta. Bahkan, ada janji beasiswa S1 untuk dua anak bagi peserta yang meninggal setelah tiga tahun ikut—sebuah investasi sosial yang melihat melampaui kecelakaan kerja, menuju masa depan generasi berikutnya.
Namun, momen paling mengharukan dan sekaligus menguatkan justru terjadi ketika Gusnar menyerahkan santunan kepada ahli waris seorang peserta yang baru sehari mengikuti program. Peserta yang baru sebentar merasakan perlindungan itu telah meninggal, tetapi keluarganya tetap menerima santunan pemakaman Rp10 juta. Ironi ini justru menjadi bukti paling nyata dan penuh empati: program ini bukan tentang seberapa lama Anda membayar, melainkan tentang komitmen negara untuk menangkap siapa pun yang terjatuh, bahkan yang baru saja melangkah ke dalam sistem perlindungan tersebut.